“Harapan Baru Penegakan Hukum di Penghujung 2019”

326

oleh Lucky Schramm

Jumat, 20 Desember 2019 Presiden Jokowi melantik Pimpinan KPK yang baru dan Dewan Pengawas KPK. Kejaksaan Agung juga melakukan perubahan dan atau penyegaran organisasi pada beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi dan sekarang ini Kapolri melakukan perubahan atau penyegaran di lingkungan Polri dengan adanya pejabat baru Wakapolri dan Kabareskrim serta diikuti oleh rotasi pada jabatan beberapa Kapolda yang ada. Ini semua terjadi pada penghujung tahun 2019.

Pada era jabatan Jokowi sebelumnya banyak sekali kasus kasus hukum yang menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan termasuk di beberapa daerah ada kepala daerah dan para pejabat di bawahnya sedang menjalani proses hukum yang dengan tanpa alasan yg jelas sampai hari ini tidak ada kejelasannya hal ini sangat diharapkan oleh masyarakat agar penuntasan kasus kasus hukum dapat segera di selesaikan sampai tuntas apalagi adanya dugaan kasus2 korupsi yang melibatkan pejabat2 publik.

Di Sulawesi Utara ada beberapa kasus yang sampai hari ini belum selesai seperti disampaikan oleh Adi Toegarisman (Jampidsus) pada akhir Oktober lalu bahwa kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Penanggulangan Banjir di kota Manado masih tetap akan mencari tersangka baru dan proses penyidikan belum di hentikan.

Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi proyek Pemecah Ombak di kabupaten Minahasa Utara pada bulan April LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (Inakor) Sulut melakukan gugatan pra peradilan kepada Kejaksaan Tinggi (Termohon I) dan Kejaksaan Negeri Airmadidi (Termohon II) gugatan praper dilakukan, karena terkesan proses tidak hukum tidak berjalan dan oleh hakim Imanuel Barru hakim yang menangani Pra Peradilan mengabulkan permohonan dan mengatakan bahwa proses penyidikan kasus pemecah ombak dilanjutkan ini adalah sebagian contoh kasus hukum yang sedang bersinggungan langsung dengan korupsi dan masih banyak lagi kasus yang sedang berjalan pada tahun 2019.

Pada penghung tahun 2019 Jokowi memberikan signal untuk menyetujui wacana hukuman mati bagi koruptor, apalagi yang melakukan korupsi untuk dana bantuan sosial hal ini perlu di apresiasi karena untuk memberikan efek jera bagi para koruptor.


Semoga di penghujung tahun 2019 ada harapan baru dalam penegakan hukum sehingga masyarakat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Lucky Schramm, S.H., M.H.
Pengamat dan Praktisi Hukum